Home / eko prasetyo

eko prasetyo

ORASI ILMIAH DAN PENGUKUHAN WIDYAISWARA AHLI UTAMA

Hallo Sobat NTB Gemilang dan Insan BerPIKIR...
Orasi ilmiah dan Pengukuhan Widyaiswara Utama periode III Tahun 2021 di Lembaga Administrasi Negara RI Jakarta, berlangsung selama dua hari, 28 s.d 29 September 2021, sekaligus pengukuhan tanggal 29 september. Terdapat 10 orang Widyaiswara Ahli Utama yang melakukan Orasi Ilmiah, yang berasal dari beberapa Provinsi dan Kementerian Lembaga, sementara dari Provinsi NTB Dra. Baiq Rusniyati, MM, Widyaiswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB, dengan Judul orasi : (Evaluasi Program pelatihan Pegawai Negeri Sipil Provinsi NTB) Acara Orasi berlangsung sangat tertutup dan dihadiri oleh Majelis Orasi yakni ;
1. Dr. Muhammad Aswad, M.Si (LAN RI)
2. Drs. Teguh Widjinarko, MPA( MENPAN)
3. Dr. Lalu Halendri Wijana, SE.Ak.MM.CA (APWI) serta
4. Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si (Lembaga Diklat).
Pengembangan Kompetensi Profesi Widyaiswara tidak hanya pada Pendidikan pengajaran dan pelatihan tetapi dikembangkan kepada evaluasi dan penjaminan mutu, kata Ketua majelis orasi Kapus Pembinaan Jabatan Fungsional pengembang Kompetesi ASN (Bapak Dr. Muhammad Aswad, M.Si.)
Sementara Sekda NTB dalam penekanannya,Merekomendasi untuk pemda NTB terkait hasil evaluasi yg dilakukan, segera buat usulan untuk menjadikan BPSDMD sebagai, Centre of exelent ,penelitian yang sangat bermanfaat untuk penyelenggaraan peningkatan pelatihan secara berkelanjutan, semoga kedepan tetap diterapkan pelatihan secara Distance Learning walau pendemi sudah berakhir. Selamat bu Baiq Rusniyati.l, MM atas kesuksesan sebagai WI Utama dan telah melakukan penelitian yang sangat bermanfaat bagi LAN selaku lembaga pembina, maupun bagi BPSDMD NTB sebagai lembaga pelatihan terakreditasi.
Jakarta - Selasa, 28 september 2021
 

PENUTUPAN LATSAR CPNS KABUPATEN LOMBOK TIMUR

 

Hallo Sobat NTB Gemilang & Insan BerPIKIR...
Gulungan awan hitam kelam diatas Langit Lombok Timur tak menyurutkan semangat membara para peserta Latsar CPNS berjejer dan berbaris rapi dihalaman Kantor Bupati Lombok Timur untuk mengikuti Upacara Penutupan Latsar CPNS. Sebanyak 230 orang CPNS Lotim ini setelah mengikuti tahapan Latsar yg cukup panjang pada pagi hari ini dinyatakan Lulus menjadi PNS.
Dalam Sambutannya Kepala BPSDMD NTB Ir. Lalu Hamdi, M.Si menyatakan bahwa PNS dlm era sekarang ini memiliki tantangan yg tidak ringan dan penuh dengan Dinamika sehingga pencanangan ASN Ber-AKHLAK yakni ASN yang melaksanakan tugas berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal dan kolaboratif oleh Pemerintah menjadi sebuah keharusan untuk bisa dilaksanakan.
Sementara itu Sekda Lombok Timur Drs. H. Muhammad Juaini Taofiq mengucapkan selamat kepada para CPNS yg dinyatatakan Lulus pada hari ini dan mengingatkan bahwa didepan mereka sudah menunggu tugas dan amanah yg cukup berat mengingat era digitalisasi saat ini membutuhkan para ASN yang Tangguh, Berkompeten dan Berkarakter. Sebagai pelayan Publik ASN harus memiliki inovasi dan kreasi dalam memberikan pelayanan. Sebab pelanggan dalam era digital ini memiliki sifat mudah bosan dan membanding - bandingkan, jadi kreativitas ASN mnjadi kunci kesuksesan utk melaksanakan tugasnya.
Diakhir arahannya dan sekaligus menutup kegiatan Latsar CPNS Sekda Lombok Timur mengingatkan bahwa PNS Lombok Timur tidak boleh lagi terkotak – kotak, untuk itu Loyalitas dan Totalitas menjadi 2 hal penting yang harus melekat selalu di hati para PNS kapan dan dimanapun bertugas.
Sukses selalu BPSDMD NTB.
 

PEMBUKAAN KEGIATAN SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS PROVINSI NTB.

Hallo Sobat NTB Gemilang & Insan BerPIKIR..
Senin, 27 September 2021 Wakil Gubernur NTB membuka kegiatan sertifikasi jabatan fungsional Arsiparis Provinsi NTB.
Hadir pada acara tersebut Kepala Arsip Nasional didampingi beberapa pejabat ANRI, dari unsur pemerintah daerah hadir para Asisten, Staf Ahli, Inspektur, Kepala BPSDM, Ka. Perpus-Arsip, Ka. BKD, dan kepala/perwakilan Perangkat Daerah lainnya.
Kepala ANRI dalam sambutannya berkomitmen membantu Pemda NTB meningkatkan kompetensi pejabat fungsional Arsiparis. Wakil Gubernur NTB, dalam arahannya arsip sangat penting, salah satunya adalah sebagai sumber Informasi yg dapat digunakan pimpinan dalam mengambil kebijakan/keputusan, untk itu arsip harus dikelola dengan baik. Kegiatan sertifikasi, uji-kom dan diklat-diklat fungsional bagi pengelola arsip kedepan harus menjadi perhatian.
Kepala BPSDM, Uji kompetensi/sertifikasi ini terlaksana atas kerjasama ANRI dengan Pemprov NTB (BPSDM dan Dinas Perpus-Arsip NTB) kegiatan ini akan berlangsung 27-30 Sep 2021) di BPSDM NTB sebagsi lembaga yg ditunjuk ANRI sebagai tempat uji kompetensi (TUK) sertifikasi ini diikuti oleh 40 orang ASN pengelola arsip Pemprv NTB. BPSDM Provinsi NTB akan terus mengembangkan Kerjasama penyelenggaraan sertifikasi, uji-kompetensi dan Diklat-diklat baik teknis maupun fungsional dengan pemerintah pusat dan lembaga sertifikasi/diklat lainnya sebagai antisipasi atas kebijakan pemerintah yg akan melakukan penyetaraan jabatan Administrasi kejabatan Fungsional. Penguatan diklat teknis dan fungsional sangat penting untuk meningkatkan keahlian/keterampilan dan pengembangan jenjang/karier Pejabat Fungsional.
 

BPSDMD PROVINSI NTB MEMPEROLEH SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA ( LPPBJ)

Halo sobat Gemilang dan Insan ber”PIKIR”
Pada hari Selasa, Tanggal 21 September 2021, BPSDMD Provinsi NTB Memperoleh Sertifikat Akreditasi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (disingkat LPPBJ)dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sertifikat ini diserahkan oleh Perwakilan LKPP melalui BapakTri Susanto, Widyaiswara Muda Pusdiklat PBJ LKPP merangkap Subkoordinator Diklat Teknis PBJyang diterima langsung oleh 2 (dua) orang Pejabat Pengawas sebagai perwakilan dari BPSDMD Provinsi NTB yaitu, Bapak Arif Rahman, S.Pd, MM, Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan dan Ibu Siti Humaira, S.Adm, Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi TeknisBidang Pengembangan Kompetensi Teknis pada BPSDMD Provinsi NTB.
Sertifikat ini diberikan dengan maksud untukmenetapan BPSDMD Provinsi NTB sebagai Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPPBJ) dengan Predikat Terakreditasi B untuk masa berlaku 3 Tahun ke depan berdasarkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 49 Tahun 2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Penetapan Akreditasi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) Tahun 2021. Adapun tujuan diberikannya Sertifikat ini adalah dalam rangka memberikan legalitas kepada BPSDMD Provinsi NTB untuk menyelenggarakan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa secara Mandiri, terlebih pada Tahun 2018 BPSDMD Provinsi NTB telah ditetapkan oleh LKPPsebagai Pusat Unggulan/Center of Excellent (CoE) untuk Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa dan Tahun 2019, BPSDMD Provinsi NTB ditetapkan juga oleh LKPP sebagai Tempat Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Mandiri (TUK PBJ Mandiri).
Sebagai Konsekuensi dari ditetapkannya BPSDMD Provinsi NTB sebagaima disebutkan di atas adalah bahwa BPSDMD Provinsi NTB memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Pelatihan sekaligus Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa secara Mandiri baik untuk Pejabat Fungsional maupun non Fungsional terkait pengadaan Barang/Jasa.
Harapannya ke depan adalah agar BPSDMD Provinsi NTB dapat melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk meningkatkan status akreditasi LPPBJ ini antara lain: (1). meningkatkan frekuensi penyelenggaraan Pelatihan PBJ Tingkat Dasar (2). memperluas penyelenggaraan Pelatihan PBJ ke tingkat Lanjutan dan juga Pelatihan PBJ Non Penjenjangan, (3).mengembangan Kurikulum pelatihan dengan memasukan unsur-unsur penunjang yang dianggap relevan dengan kegiatan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa, (4).mencetak Fasilitator Internal untuk dapat mengajar pada Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.4 (empat) poin tersebutmenjadi sangat mendesak untuk dilakukan oleh BPSDMD Provinsi NTBdalam rangka memenuhi persyaratan untuk peningkatan status Akreditasi ke depannya dari Akreditasi B menjadi Akreditasi A.
Hal-hal lain yang perlu dilakukan oleh BPSDMD Provinsi NTB ke depanterkait Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa adalah dengan: (1) Menyusun Database Peserta yang akan melakukan sertifikasi dengan menjangkau ASN maupun non ASN yang memerlukan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa di lingkup Provinsi NTB (2). Menyelenggarakan Sertifikasi Pengadan Barang/Jasa baik untuk Pejabat Fungsional PBJ maupun Non Jabatan Fungsional seperti PPK dan Pejabat Pengadaan yang ada di Provinsi NTB, bahkan dapat menjangkau peserta dari luar NTB terutama wilayah Bali Nusra (Bali, NTB dan NTT).
 

GOWES HUT APWI KE-1

Haiii Sobat Gemilang...
Gowes sebagai rangkaian peringatan Hari Widyaiswara Nasional dan HUT Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (APWI) Ke-1, dilaksanakan pada hari ahad 19 September 2021. Acara dimulai jam 07.00 dengan Start dari titik KILOMETER NOL di Jl. Pejanggik Mataram.
Ketua DPD APWI Prov NTB Ir. H.Akhmad Makchul. M.Si menyebutkan penyelenggaraan peringatan HUT APWI ini dilaksanakan secara nasional dan rangkaian kegiatannya dimulai sejak tanggal 7 September dengan beberapa agenda antara lain Seminar Virtual, Talkshow, Pertemuan Ilmiah Tahunan Nasional, Gowes Bareng hingga acara puncaknya yang akan dilaksanakan tgl 21 September 2021.
Sebelumnya, Widyaiswara terorganisir dalam wadah Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) sejak tahun 2000 hingga 2020, kemudian sejak 17 September 2020 bertransformasi menjadi APWI.
Hari Ahad 19 September 2021 diisi dgn kegiatan *gowes bareng APWI* yg diikuti oleh keluarga besar APWI NTB. Ikut pula sebagai peserta gowes Kepala BPSDMD Provinsi NTB, Koordinator Wilayah IV Bali-Nusra DPP APWI dan pejabat struktural dari unsur manajemen BPSDMD NTB, Balatkop, Balatan dan Bapelkes Provinsi NTB.
Puncak acara peringatan Hari Widyaiswara Nasional dan HUT APWI Ke-1 akan diselenggarakan secara nasional via aplikasi zoom dan Youtube pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 jam 09.00 - 12.00 WIB InsyaAllah secara virtual pada kesempatan tersebut Bapak Gubernur NTB diberi kesempatan untuk memberikan masukan saran/harapan dan testimoni terkait kiprah Widyaiswara kedepan.
Adapun pada kesempatan pelepasan peserta gowes bareng APWI pada minggu 19 September, Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi. M.Si dalam sambutannya menyampaikan bahwa APWI NTB merupakan lembaga yang akan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pencapaian visi misi NTB Gemilang. Perubahan nomenklatur IWI menjadi lembaga Profesi (APWI) harus diikuti dengan pengembangan fungsi dan peran Widyaiswara tidak hanya berkiprah dibidang dikjartih saja tapi harus ekspansi secara nyata melakukan pengabdian masyarakat, mengawal dan berkontribusi signifikan untuk keberhasilan program-program strategis daerah dan proaktif sebagai coach ASN disetiap Perangkat Daerah.
 

PEMBUKAAN BIMBINGAN TEKNIS & PENYULUHAN PENINGKATAN KAPABILITAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ANTI KORUPSI

Hallo Sobat NTB Gemilang & Insan BerPIKIR...

Ormas, LSM dan Mahasiswa di NTB ikuti Bimtek dan Penyuluhan Anti Korupsi oleh KPK-RI.

 

Provinsi NTB mendapat kehormatan menjadi Provinsi pertama yang dipilih dalam penyelenggaraan Bimtek dan Penyuluhan Peningkatan Kapabilitas Dan Pemberdayaan Masyarakat Anti Korupsi dari Sepuluh Provinsi yang akan menjadi tempat penyelenggaraan Bimtek oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik indonesia tahun ini.

Pembukaan kegiatan yang dilangsungkan pagi tadi di Aula Rinjani BPSDMD NTB, dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj.Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd dan Unsur Pimpinan KPK serta jajaran Forkopinda.

Dalam Sambutannya Wakil Gubernur NTB mengatakan sangat mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini di NTB dan berharap Bimtek ini dapat membawa manfaat positif bagi masyarakat, sebab kegiatan ini sangatlah penting dan strategis khususnya dalam Partisipasi masyarakat dalam upaya mencegah dan melawan praktek – praktek  Korupsi yang terjadi.

Wakil Gubernur juga menekankan bahwa pentingnya pendidikan anti korupsi sejak dini bagi masyarakat. Tentu hal ini harus menjadiUntuk itu Pemerintah Daerah akan berupaya agar Pendidikan Anti Korupsi dapat diterima dan diberikan kepada para pelajar dan siswa disemua jenjang Pendidikan.

Sementara itu, Mewakili Pimpinan KPK Ibu Aida Ratna Zulaiha, selaku Direktur Jejaring Pendidikan KPK dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan Bimtek mengatakan bahwa maksud  dari kegiatan Bimtek dan Penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kejahatan korupsi, dampak dan permasalahannya serta upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk turut serta berperan aktif dalam pemberantasan Korupsi di Indonesia. Sebagaimana diketahui bersama bahwa kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang berdampak terhadap berbagai sendi kehidupan mulai ekonomi, social, budaya,ancaman terhadap kemiskinan, system demokrasi dan juga merampas hak – hak masyarakat. Selain itu dampak yang ditimbulkan adalah, terjadinya degradasi moral masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, kejahatan korupsi menjadi pekerjaan rumah seluruh warga Negara Indonesia untuk segera di selesaikan bersama – sama sampai tuntas, sebab jika tidak, Negara ini akan semakin terpuruk akibat dampak perilaku masyarakat yang korup.

Dikatakan pula bahwa berdasarkan data pengungkapan Kasus Kejahatan Korupsi dari tahun 2004 sampai dengan Juni 2021, KPK telah memproses pelaku tindak pidana korupsi sebanyak 1.291 orang yang melibatkan berbagai profesi dan jenis pekerjaan, mulai dari pemerintah Kab/Kota, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan juga unsur pihak swasta.

Menyikapi situasi ini, pemberantasan korupsi tentunya tidaklah cukup hanya dengan melakukan penangkapan ataupun proses penegakan hukum semata tetapi juga harus diimbangi dengan kegiatan yang mengarah pada pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Laporan panitia penyelenggara yang disampaikan oleh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Brigjen Polisi Kumbul Kusdwijanto Sudjadi, bahwa tujuan diadakannya Bimtek dan Penyuluhan ini adalah untuk menyamakan Persepsi dan menyatukan langkah serta tekad bersama, khususnya terkait peran serta masyarakat yang dapat dilakukan dalam mendukung pemberantasan korupsi utamanya di Provinsi NTB dan sekaligus memberikan kemampuan dan keterampilan dalam memberikan informasi ataupun membuat laporan pengaduan tindak pidana korupsi yang berkualitas.

Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini (7-9 September 2021)  diikuti oleh 42 orang peserta terseleksi yang melibatkan unsur Organisasi Masyarakat, LSM, Mahasiswa dan masyarakat lainnya. Dan terselenggaranya kegiatan ini juga adalah hasil Kolaborasi dari KPK-RI, BakesbangPoldagri dan BPSDMD Provinsi NTB. Usai agenda Pembukaan Bimtek ini dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh para Narasumber terpilih dari KPK-RI, Akademisi dan Praktisi Hukum. Semoga apa yang menjadi harapan terselenggaranya kegiatan Bimtek ini dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dapat tercapai dengan baik.

Jadi saatnya ketika kita Lihat, mari kita Lawan, dan Laporkan segala tindak pidana Korupsi yang ada di sekitar kita....!!!

 

#KPK4indonesia

#indonesiabebaskorupsi

 

VERIFIKASI PORTOFOLIO DAN WAWANCARA JABFUNG POLHUT, PENYULUH KEHUTANAN & PENGENDALI EKOSISTEM KEHUTANAN


Hallo Sobat NTB Gemilang & Insan BerPIKIR...

Hari kedua pelaksanaan kegiatan Uji Sertifikasi Kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan, penyuluh kehutanan, pengendali ekosistem hutan, dimana setiap pejabat fungsional dituntut untuk senantiasa mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan butir-butir kegiatan, baik berupa, foto kegiatan, surat tugas, laporan kegiatan dll sebagai bukti fisik bahwa pejabat fungsional telak melakukan kegiatannya.

 

Semua bukti fisik kegiatan Jabfung menjadi bahan uji Portofolio, dan bahan uji Interview/wawancara, serta dapat menggali kemampuan peserta dalam melaksanakan kompetensi manajerial, pemahaman aturan-aturan yang berlaku serta soft skill masing-masing peserta dalam pelaksanaan tugas nya.

 

PEMBUKAAN UJI KOMPETENSI JABFUNG BINAAN KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP


Hallo Sobat NTB Gemilang & Insan BerPIKIR...

Kegiatan Pembukaan Uji Sertifikasi Kompetensi Pejabat Fungsional Binaan Kementerian Lingkungan Hidup: Polisi Kehutanan, Penyuluh Kehutanan, Pengendali Ekosistem Hutan dengan Laporan yang disampaikan oleh:
1. Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan sekaligus Ketua LSP Provinsi NTB Bapak Raisah, S.E., M.M menyampaikan: Jumlah peserta sebanyak 31 orang terdiri dari 20 orang Polisi Kehutanan, 10 Polisi Kehutanan dan 1 orang Pengendali Ekosistem Hutan, dan Uji Kompetensi dilakukan dengan Metode Uji Tulis (CAT), Interview (Verifikasi Portofolio), Uji Kesempataan dan Uji Praktek Tembak, dengan TUK di BPSDMD Provinsi NTB.

2. Arahan Kepala BPSDMD Provinsi NTB yang diwakili oleh Sekretaris Bapak Moh. Husni, S.Sos, M.Si : Jabatan Fungsional harus memenuhi Hard Skill melalui Uji Sertifikasi Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia khusus untuk Polisi Kehutanan, Penyuluh Kehutanan dan Pengendali Ekosistem Hutan.


3. Arahan berikutnya disampaikan oleh Kepala Dinas LHK Privinsi NTB yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Bapak Syamsudin, S.Hut., M Si menyampaikan agar para peserta mengikuti kegiatan Uji Sertifikasi Kompetensi selama 3 hari ke depan dengan sungguh-sungguh dan mampu membuktikan kompetensi di depan Bapak-Ibu Asesor,
Selanjutnya pembukaan kegiatan Sertifikasi Kompetensi dalam rangka kenaikan jenjang jabatan oleh Kepala Bidang Perencana dan Pengembangan SDM kementerian LHK Bapak Dr. Iwan Setiawan, S.Hut, M.Si menghimbau seluruh peserta dapat melengkapi Portofolio sesuai dengan Unit-unit Kompetensi masing-masing dan bagi peserta yang Re- Asessment (Uji ulang), hanya Uji untuk Unit Kompetensi yang Belum Kompeten (BK) saja.


Seluruh Panitia Pusat dan Daerah Mengucapkan kepada seluruh peserta, selamat mengikuti kegiatan Uji kompetensi

 

PEMBUKAAN LATSAR CPNS KOTA BIMA


Hallo Sobat NTB Gemilang & Insan BerPIKIR...

Bima - Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. H. Mukhtar, MH Membuka Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri sipil Pemerintah Kota Bima, Rabu (01/09/2021) bertempat di Kantor Walikota Bima. Pembukaan Latsar CPNS Kota Bima di hadiri oleh perwakilan peserta sebanyak 35 orang dari total peserta Latsar CPNS Kota Bima sebanyak 169 orang yang terdiri dari Gol. II dan III.

 

Peserta Latsar CPNS nantinya akan melaksanakan kegiatan Pelatihan Dasar secara Daring dengan pola Distance Learning dilaksanakan selama 70 hari. Sebelumnya peserta Latsar CPNS belajar secara mandiri sebanyak 48 jam pelajaran melalui aplikasi MOOC.

Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Ir. Lalu Hamdi, M. Si dalam sambutannya menyampaikan kegiatan Latsar tidak dilakukan dengan sistem tatap muka, tetapi memastikan sistem daring tidak akan mengurangi kualitas diklat dalam membentuk/penguatan karakter kebangsaan dan membentuk PNS yang berkompeten dan profesional.

Kepala BPSDMD Provinsi NTB dalam pesannya menyampaikan, "Syukurilah apa yang skarang telah saudara raih, banyak orang diluar sana yang ingin menjadi seorang ASN namun belum memiliki kesempatan. Oleh karena itu cintailah profesi saudara, laksanakan dengan baik, penuh semangat, dan terus mengembangkan diri", ujarnya.

"Kedepan BPSDM Provinsi NTB akan memperluas fasilitasi/kerja sama dengan Kab/Kota bukan hanya untuk kegiatan Latsar dan Manajerial saja tetapi juga meliputi Diklat Teknis, Fungsional dan Social Culture", ungkapnya di akhir sambutan.