Home / eko prasetyo (page 2)

eko prasetyo

GOT TALENT ASN MELALUI MANAJEMEN TALENTA

Sobat Gemilang dan Insan BerPIKIR

Menyiapkan pegawai – pegawai terbaik dalam memimpin institusi, menyusun kebijakan yang tepat dan mampu memberikan pelayanan terbaik adalah bagian dari usaha reformasi dan strategi nasional yang dilakukan melalui Manajemen Talenta.

Sebagai sebuah proses yang komprehensif dan dinamis dalam mengelola sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kompetensi terbaik sesuai jabatan yang dimiliki dalam organisasi melalui pengelolaan terintegrasi, Manajemen Talenta hadir melalui Peraturan MenPAN dan RB Nomor 3 tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN.

Dalam upaya membangun dan menebar semangat Manajemen Talenta ini, pada hari Jum’at (9/4/2021) yang lalu, Kepala Bidang SKPK menginisiasi untuk melakukan sharing dan transfer knowledge tentang Manajemen Talenta ini kepada jajaran manajerial dan pelaksana yang ada di beberapa Bidang seperti SKPK, PKTUF, PKM, dan Subbid Program. Tiga orang personil BPSDMD NTB memang telah di tugaskan untuk mengikuti kegiatan Diklat Manajemen Talenta yang diselenggarakan oleh LAN RI di waktu yang lalu, (Arif Rahman, Khairul Fikri dan Siti Humaera) dan pada kesempatan tersebut Bapak Arif Rahman yang bertindak sebagai Pembicara.

Dari giat sharing yang berlangsung hampir selama 2 (dua) jam tersebut ada beberapa point menarik diantaranya :

Disebutkan bahwa Tujuan Manjemen Talenta adalah :

  1. Menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat.
  2. Mempertahankan Pegawai yang bertalenta tinggi.
  3. Perekrutan yang lebih baik.
  4. Memahami Pegawai dengan lebih baik.
  5. Keputusan Pengembangan Profesional yang lebih baik.

Dan ada 4 (empat) aspek utama dalam melakukan pendekatan terstruktur untuk mengembangkan potensi pegawai dan mempertahankan talenta didalam sebuah organisasi yaitu melalui :

  1. Akuisisi Talenta
  2. Pengembangan Talenta
  3. Retensi Talenta dan
  4. Penempatan Talenta.

Dan untuk mendapatkan hasil yang efektif, ke 4 aspek ini harus saling terintegrasi dengan baik.

Tentu keberhasilan dari pelaksanaan proses Manajemen Talenta ini semua bergantung dari kesiapan kita didalam melaksanakannya dan yang terpenting adanya komitmen pimpinan institusi untuk mengimplementasikan Manajemen Talenta ini.

 

Pelaksanaan Kegiatan Uji Sertifikasi Kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja

Hallo Sobat NTB Gemilang dan Insan BerPIKIR..

Pelaksanaan kegiatan Uji Sertifikasi Kompetensi jabatan fungsional Polisi Pamong Praja hari ini tanggal 12 April 2021 dalam rangka Perpindahan Jabatan ke Jabatan Fungsional dan kenaikan Jabatan dalam Jenjang nya masing-masing.

Pelaksanaan kegiatan hari ini diawali dengan kegiatan Pra-Uji, dengan materi :

  1. Pengisian APL 01 atau Formulir permohonan peserta kepada Lembaga Sertifikasi Penyelenggaraan Pemerintah Dalam Negeri (LSP-PDN) Provinsi NTB, pukul 10-10.30 dengan narasumber Bu Yanti dari LSP BPSDM kemendagri dengan poin : Formulir APL 01 ada 2 macam untuk jenjang Ahli dan jenjang keterampilan dengan skema kenaikan dalam jabatan dan Perpindahan ke Jabatan Fungsional.
  2. Penjelasan Uji Sertifikasi Kompetensi melalui penyelenggaraan secara Daring/online mengingat kondisi pandemi covid-19 saat ini dari pukul 10.30-12.00 dengan narasumber : Dra. Lusje Anneke Tabalujan, M.Pd dengan poin: kondisi pandemi memaksa kita melaksanakan kegiatan secara online sehingga calon peserta harus memiliki aplikasi Oom meeting, wifi/jaringan yang kuat, serta harus memiliki no whats app untuk memudahkan proses Wawancara dengan asesor dengan videocall. UJK online juga menuntut peserta untuk menunjukkan bukti fisik atau evidence pelaksanaan setiap unit kompetensi/kegiatan yang sudah ditentukan sesuai dengan permendagri no 4 tahun 2014 tentan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka kreditnya.
  3. Percobaan uji tulis online dengan narasumbee admin LSP BPSDM kemendagri Atyna Suraya, S.Psi dengan Poin: Jumlah soal 100 dengan pilihan jawaban multiple choice dengan 4 jawaban yakni a,b,c dan d dengan waktu makaimal 90 menit dan akan dilaksanakan esok hari selasa tanggal 13 April 2021 pukul 14.00.

Dan kegiatan ini akan berlanjut ke hari selasa, 13 April dengan jadwal Uji tulis serta pembagian kelompok dan Asesor serta Uji wawancara dengan Asesor melaui videocall

 

PEREMPUAN BPSDMD DALAM BALUTAN KEBAYA

KEBAYA…Memang Identik dengan pakaian yang digunakan untuk acara – acara tertentu seperti wisuda, menghadiri pernikahan atau peringatan hari kebangsaan, yang pemakaiannya biasa dipadukan dengan kain batik, songket atau tenun sebagai bawahan. Meski begitu, bukan berarti Kebaya tidak bisa digunakan untuk kegiatan sehari – hari ataupun kegiatan non formal lainnya.
Sejalan dengan perkembangan industri garment, tumbuhnya Kebaya Modern mampu meramaikan khasanah berpakaian bagi wanita Indonesia, termasuk juga dengan trend mode berpakaian wanita di NTB saat ini. Gencarnya Program Pemerintah Daerah dalam upaya menggerakkan dan menumbuhkembangkan UMKM khususnya pada sentra industry kerajinan kain tenun dan songket di NTB telah menginisiasi Pimpinan Daerah agar ASN perempuan di Lingkup PemProv NTB untuk menggunakan Kain Songket atau Tenun NTB yang dipadukan dengan Kebaya/sejenisnya pada setiap hari Kamis di hari kerja. Terlepas giat ini sebagai upaya penumbuhan ekonomi oleh pemerintah, namun juga sebagai upaya dalam menumbuhkan dan menghabituasi budaya asli milik Bangsa Indonesia.
Tentu saja, program ini harus mendapat dukungan penuh dari semua pihak, terutama khususnya para ASN Perempuan di NTB, sebab ini menjadi sejalan dengan Gerakan Indonesia Berkebaya yang telah dicanangkan oleh Pemerintah. Dan dari semua itu ada nilai – nilai luhur yang ingin tersampaikan kepada bahwa : Kebaya itu adalah milik Bangsa Indonesia, Kebaya itu adalah Identitas Bangsa Indonesia dan Perempuan Berkebaya itu anggun dan indah..sampai kapan pun juga.
 

MENJEMPUT DIKLAT ARSIPARIS

Sobat Gemilang dan Insan berPIKIR

Pengelolaan Arsip dengan baik dan benar menjadi sebuah keharusan bagi setiap Instansi Pemerintah. Sebab Arsip sendiri dapat dijadikan sebagai bukti yang shahih untuk mengambil suatu tindakan dan keputusan yang strategis.

Pengertian Arsip sendiri adalah pengelolaan catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi yang memiliki nilai kegunaan dengan teratur dan terencana, baik yang dibuat maupun yang diterima agar mudah ditemukan kembali jika diperlukan.

Kegiatan pengelolaan arsip di setiap instansi tidak bisa dipandang sebelah mata dan membutuhkan Sumber Daya Manusia yang handal dan trampil, yang tentu untuk memperolehnya harus melalui sebuah proses kediklatan yang disebut dengan Diklat Arsiparis.

Menyikapi akan kebutuhan penciptaan Arsiparis ini, maka Subbid Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional pada Bidang PKTUF BPSDMD Provinsi NTB melakukan koordinasi melalui zoommeeting dengan Pusdiklat Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta pada Hari Selasa, 6 April 2021.

Dalam pertemuan jarak jauh yang bersifat informal tersebut, diikuti oleh Kepala Bidang PKTUF (Dra Hj. Baiq Honey Suprihatin), Kabid SKPK ( Raisah, SE, MM), para jajaran Kasubbid ( Dra Hj.Rina Novita, Sundari Setyawati, S.Sos, Moh.Amir, Sos.MM) dan Pelaksana pada bidang PKTUF. Sementara dari Pihak ANRI Jakarta, diikuti oleh Ibu Arih Murwati,M.AP (Koordinator Kelompok Substansi Pelaksanaan dan Kerjasama Diklat), Okeu Yuliana Sari, MA (Widyaiswara) dan Juwita Fitrasari, M.Sc (Widyaiswara).

Dari pertemuan pertama tersebut ada beberapa hal yang dapat diinformasikan:

  1. Kegiatan Diklat Arsiparis Tingkat Terampil ini dijadwalkan pelaksanaannya pada tanggal 2 Juni s.d 8 Juli 2021, dengan peserta sebanyak 30 orang dari instansi Lingkup Pemerintah Provinsi NTB
  2. Pembentukan Arsiparis melalui Pelaksanaan Diklat Arisparis Tk.Terampil ini adalah baru pertama kali dilaksanakan di BPSDMD NTB, bekerjasama dengan Pusdiklat Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Jakarta selaku instansi Pembina dengan pola Kontribusi.
  3. Pelaksanaan Diklat berlangsung selama 27 hari kerja dengan 270 JP, dan Magang selama 45 hari kerja di OPD masing – masing, dengan metode pembelajaran Distance Learning (pembelajaran jarak jauh) menggunakan aplikasi Google Class Room (GCR), ZOHO dan beberapa lainnya.
  4. Narasumber yang akan pengampu materi, berasal dari Widyaiswara ANRI, BPSDMD dan Narasumber yang berkompeten di bidangnya.
  5. Dalam hal Kepanitiaan kegiatan pihak ANRI dan BPSDMD NTB sepakat untuk membentuk Panitia Lokal dan Pusat masing – masing.

Beberapa penjelasan juga disampaikan pada kesempatan tersebut oleh ANRI seperti akan adanya pengarahan peserta, try out, penyusunan instrument dll. Dan diakhir zoommeeting disepakati bahwa akan ada pertemuan berikutnya yang membahas kepada hal – hal yang lebih tehnis dan spesifik.

jadi Diklat Arsiparis adalah salah satu pintu strategis menuju jabatan fungsional. Bahwa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola arsip melalui Diklat Arsiparis akan meningkatkan kemampuan Arsiparis sebagai SDM pengelola arsip di instansi masing – masing dan akn menjadi alat yang paling penting dalam mengelola informasi tentang arsip baik statis maupun non statis.

 

NTB MENUJU PREDIKAT “ A “ DALAM SAKIP

Semangat   BPSDMD

Salah satu cara mendukung akselerasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperoleh predikat “A“ dalam Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan – RB), BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Lembaga Diklat Terakreditasi, akan mengadakan program kerja

kegiatan DIKLAT LAKIP yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 25 Juni 2021, dengan peserta terdiri dari ASN Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi NTB.

Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan diklat tersebut, BPSDMD Provinsi NTB telah mengirimkan Tim untuk melakukan konsultasi dan koordinasi ke Kemenpan-RB di Jakarta, pada tanggal 22 s.d 24 Maret 2021.

Konsultasi dilakukan dengan Bapak Yaneri, sebagai PIC (Person In Charge) atau Penanggung Jawab Wilayah untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana BPSDMD Provinsi NTB berharap Kemenpan-RB bersedia menjadi Narasumber pada diklat dimaksud, sehingga nantinya Perangkat Daerah Provinsi NTB memiliki kesamaan pemahaman/persepsi dalam menyusun LAKIP, penggunaan bahasa yang tepat dan sesuai dengan Permenpan- RB nomer sesuai Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Strategi yang harus dilaksanakan dan ditingkatkan dalam percepatan NTB menuju predikat “A” dalam SAKIP.

Pada kesempatan itu pula, diperoleh informasi bahwa sesuai arahan dari MenPAN-RB, di saat pandemi cofid-19 untuk tidak melakukan perjalanan dinas bagi ASN Kemenpan-RB, kemungkinan besar materi yang akan dibawakan oleh Narasumber dari Kemenpan-RB, dibawakan secara zoom meeting untuk mengurangi penyebaran virus covid-19.

Terlepas dari kondisi virus covid-19 yang belum mau meninggalkan kita, marilah kita mendukung terwujudnya NTB meraih predikat “A” dalam SAKIP ditahun selanjutnya.

 

KUNJUNGAN KERJA BIDANG PKTUF DALAM RANGKA KOORDINASI KEGIATAN TEKNIS DIKLAT FUNGSIONAL

Sobat Gemilang dan Insan berPIKIR

Menjelang pelaksanaan beberapa kegiatan Diklat Teknis dan Fungsional pada Bidang PKTUF BPSDMD Provinsi NTB tahun 2021 ini, maka segenap jajaran manejemen dan pelaksana pada Bidang Bidang PKTUF khususnya Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Fungsional melaksanakan kegiatan perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi Kegiatan Teknis Diklat Fungsional Pemerintah Provinsi NTB tahun 2021 di beberapa Kabupaten/Kota se NTB. Berikut adalah  hasil koordinasi dengan Kabupaten/Kota tersebut.

Kabupaten Lombok Barat

Koordinasi dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2021,bertempat di Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pengembangan SDM Kabupaten Lombok Barat, Tim BPSDMD NTB diterima oleh Kabid Pengembangan SDA Ibu Raodah, S.Sos.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa untuk tahun 2021 ini pihak BKPPSDM Lombok Barat merencanakan beberapa kegiatan Diklat Fungsional seperti Diklat Penjenjangan Pol.PP dan Uji Kompetensi Pol.PP dan Diklat Analis Kepegawaian.

BKPPSDM juga akan menyiapkan peserta Diklat Fungsional yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi NTB, baik melalui pola kontribusi ataupun kemitraan.

Terkait Uji Kompetensi Pol.PP pihak BPSDMD NTB menyarankan agar berkonsultasi dengan Bidang SKPK selaku pelaksana, agar tidak terdapat kendala didalam penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan.

Mengingat kebutuhan OPD pada Pemda Lombok Barat terhadap jabatan fungsional maka Pengembangan Kompetensi ASN untuk mengikuti Diklat Fungsional menjadi sebuah hal yang Urgent.

 

Kabupaten Lombok Timur

Kegiatan koordinasi dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2021,Bertempat di Kantor BKD dan PSDM Kabupaten Lombok Timur, rombongan BPSDMD NTB diterima oleh Kabid SDM Bapak Mustiaji Amirudin, SP. Dalam kesempatan tersebut ada beberapa hal yang tersampaikan diantaranya :

Bahwa saat ini BKD dan PSDM Kab.Lombok Timur sedang melaksanakan kegiatan Latsar CPNS di Lingkungan Pemda Lombok Timur yang sempat tertunda tahun kemarin.

BKD dan PSDM Lombok Timur juga menyiapkan rencana program kegiatan tahun 2021 untuk diklat Kepemimpinan dan Diklat Teknis Fungsional. Namun karena terkendala anggaran khususnya di masa pandemic seperti ini, maka kegiatan diklat teknis fungsional ataupun diklat pilihan dan umum tidak dapat di anggarkan.

Untuk pelaksanaan Diklatsar Pol.PP, pihak Kabupaten sebenarnya sangat membutuhkan, namun karena kendala jumlah personil Pol.PP yang terbatas dan tersebar di beberapa Kecamatan, membuat ini menjadi sebuah kendala didalam pelaksanaannya.

 

Kabupaten Sumbawa

Koordinasi dilaksanakan mulai tanggal 18 s.d 20 Maret 2021, bertempat di BKPP Kabupaten Sumbawa dan diterima oleh Kabid Diklat dan Disiplin Aparatur Bapak Ahmad Mulyani, SH.

Hasil koordinasi sebagai berikut :

Rencana kegiatan Diklat Teknis dan Fungsional untuk tahun 2021, tidak dapat dianggarkan karena keterbatasan dana/anggaran yang dikarenakan pengalihan anggaran pada penanggulangan Covid 19.

Untuk kegiatan kediklatan difokuskan pada Pelatihan dasar CPNS dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator tahun 2021.

BKPP Kabupaten Sumbawa berharap ada rapat Koordinasi yang dilaksanakan oleh BPSDMD Provinsi NTB, agar informasi dan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan diklat peningkatan kompetensi ASN, baik diklat teknis, fungsional dan manajerial serta uji sertifikasi kompetensi bisa sinkron dan terencana dengan baik.

 

Kabupaten Dompu

Koordinasi kegiatan diklat teknis fungsional oleh Tim BPSDMD NTB dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 19 Maret 2021.

Rombongan diterima oleh Kabid PSDM, Badan Kepegawaian dan PSDM Kabupaten Dompu bapak Muslihin, S.Sos.

Ada beberapa informasi hasil koordinasi tersebut yakni :

Disampaikan oleh Kabid PSDM bahwa anggaran Kabupaten Dompu untuk pengembangan Kompetensi ASN tahun 2021 sebesar 2,7 M. Anggaran tersebut adalah diprioritaskan untuk pelaksanaan Diklatsar CPNS, disebabkan adanya penundaan/refocusing anggaran pada tahun 2020 yang lalu.

Dimana seluruh kegiatan kediklatan pada tahun itu ditiadakan dan difokuskan pada penanganan Covid 19.

Untuk pelaksanaan Diklat PKA/PKP dan Diklat Teknis ataupun Fungsional pada tahun ini belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan dana Pemda Kabupaten Dompu .

Akibat kurangnya informasi dan sosialisasi dilingkungan ASN Kabupaten Dompu, kebanyakan dari ASN ini belum tertarik untuk beralih status kepada Jabatan Fungsional.

BKD dan PSDMD Kab.Dompu akan melakukan koordinasi dengan BPKAD dan BAPPEDA kab.Dompu agar dapat mengalokasikan anggaran bagi peningkatan kompetensi ASN di Kab.Dompu.

 

Kabupaten Bima

Pelaksanaan Koordinasi dilakukan pada tanggal 17 s.d 19 Maret 2021. Rombongan diterima oleh Kasubid Diklat Struktural dan Penjenjangan BKD dan PP Kabupaten Bima Bapak Dian Ashary, SIP. Dari hasil koordinasi tersebut dapat terangkum informasi sebagai berikut :

Diklat Fungsional ditahun 2021, yang direncanakan adalah Diklat Calon Kepala Sekolah,Uji Kompetensi Pol.PP dan diklat Teknis Fungsional Analis Kepegawaian.

Beberapa ASN di lingkup Kabupaten Bima sedang dijadwalkan untuk mengikuti Uji Kompetensi bagi Jabatan Fungsionalyang pelaksanaannya bertempat di BKN Wilayah IV Provinsi NTB.

Pihak Kab.Dompu juga siap mengirimkan peserta untuk mengikuti Diklat Jabatan Fungsional yang dilaksanakan oleh BPSDMD Prov.NTB baik melalui pola Kontribusi ataupun Kemitraan.

Dikarenakan di Kabupaten Bima belum adanya Panitia Penilai Jabatan Fungsional, maka hal ini menjadi kendala bagi para ASN dilingkup Kab.Bima untuk beralih status ke jabatan Fungsional.

 

Dari koordinasi yang dilaksanakan di beberapa Kabupaten/Kota se NTB, tersebut maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional menjadi hal yang sangat penting dan dibutuhkan di dalam Peningkatan Kompetensi ASN baik itu di tingkat Kabupaten/Kota ataupun Provinsi NTB.

 

PEMBUKAAN PELATIHAN DASAR CPNS LINGKUP PEMPROV NTB ANGKATAN I-VI TAHUN 2021

Penyelenggaraan kegiatan pelatihan dasar CPNS golongan II dan III angkatan I s.d VI lingkup pemerintah provinsi NTB tahun 2021 ini, merupakan kewajiban sebagaimana amanah undang-undang yang berlaku.

Latsar ini dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nesionalisme dan kebangsaaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

Dari pelatihan yang memadukan pembelajaran klasikal dan non klasikal ditempat pelatihan dan di tempat kerja ini, diharapkan dapat menghasilkan pegawai negeri sipil profesional yang berkarakter, dalam melaksanakan tugas dan jabatannnya, sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan pemersatu bangsa. Pegawai Negeri Sipil sebagai pelayan masyarakat, merupakan aset negara yang perlu dikembangkan potensi dan kemampuannya.

Sekda Provinsi NTB saat memberikan arahan kepada peserta Latsar

Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan desain pelatihan yang adaptif, dinamis, fleksibel dan responsif bagi calon pegawai negeri sipil, sebagai awal pembentukan karakter pegawai negeri sipil dan penguatan kompetensi, sesuai tugas jabatannya.

Peserta Latsar CPNS Lingkup Pemprov NTB Angkatan I - VI 

Pelatihan dasar CPNS ini dilaksanakan dengan jumlah jam pembelajaran sebanyak 522 jp (51 hari) dengan rincian 177 jp (18 hari) on kampus i untuk pembelajaran klasikal, dan 320 jp (30 hari) of kampus atau ditempat kerja masing-masing untuk pembelajran non klasikal, serta on kampus II seminar aktualisasi 14 jp (3 hari), adapun metode pembelajaran yang akan diterapkan adalah kegiatan kuliah dan ceramah, dan diskusi.

Secara keseluruhan pelatihan dasar CPNS ini diikuti oleh 180 orang peserta yang berasal dari pemerintah Provinsi NTB, cpns golongan II sebanyak 15 orang, golongan III sebanyak 165 orang peserta. Dan berdasarkan jenis kelamin peserta pelatihan dasar CPNS dengan jumlah wanita sebanyak 73 orang dan laki-laki 107 orang.

Dalam penyelenggaraan pelatihan ini wajib menjunjung tinggi protokol kesehatan sesuai arahan ketua gugus tugas Covid – 19 Provinsi NTB, dengan tetap menjaga 5 (lima) M; memakai masker, mencuci tangan dgn sabun dan air mengalir, menjaga jarak (phisycal distance), membatasi interaksi/mobilisasi masa, menjauhi kerumunan.

 

PEMBUKAAN BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS LURAH ANGKATAN I TAHUN 2021

LURAH, UJUNG TOMBAK PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Saat ini, posisi Pemerintah Kelurahan, sangat strategis dalam percepatan akselerasi pembangunan daerah. Disisi lain, dengan dinamika tuntutan dan kebutuhan masyarakat, telah menjadi tantangan tersendiri dalam upaya sukseskan program. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPSDMD Provinsi NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.T.P., saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Lurah Angkatan I se-NTB, di Wisma Tambora BPSDMD Provinsi NTB, Rabu (24/03/2021).

Kepala BPSDMD Provinsi NTB Bapak Ir. Wedha Magma Ardhi.,M.TP

Menurut Ardhi, sapaan akrabnya, sebagai unsur lini penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, kelurahan saat ini terus diperkuat dan diberi ruang lebih, untuk berkreasi sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah masing-masing.

“Lahirnya Peraturan Mendagri Nomor 130 tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, menunjukkan upaya penguatan peran dan ruang berkreasi pemerintah kelurahan,” jelasnya.

Penguatan peran dan ruang berkreasi ini, lanjutnya, membutuhkan sosok Lurah yang dapat memainkan peran pemimpin yang berkompeten, profesional, memiliki pemahaman utuh potensi yang ada di wilayahnya.

“Disinilah point penting pelaksanaan Bimtek ini. Melalui materi pembelajaran yang lengkap, dari aspek perencanaan, pelaksanaan, sampai monitoring dan evaluasi, termasuk penerapan standar pelayanan publik, peserta akan mendapatkan pembelajaran yang utuh, sehingga akan menjadi modal berharga dalam pengabdian ke masyarakat,” paparnya.

Untuk itu, Ia mengingatkan peserta untuk memanfaatkan Bimtek ini dengan sebaik-baiknya. “Ikuti dan manfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Gali dan diskusi bersama narasumber. Saya yakin dan percaya Bimtek ini dapat menjadi trigger effect peningkatan kualitas dan kompetensi para peserta,” pungkasnya.

Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Lurah Angkatan I ini, diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang peserta, yang berasal dari Kabupaten/Kota se NTB. Dalam kegiatan yang berlangsung mulai 24-26 Maret 2021 ini menghadirkan sejumlah Narasumber yakni: Widyaiswara BPSDMD Provinsi NTB, BAPPEDA, BPKAD, Inspektorat, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Pemerintahan dan Otda, Bale Mediasi, dan Ombudsman Perwakilan NTB.

 

PEMBUKAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) ANGKATAN I TAHUN 2021


Hallo Sobat NTB Gemilang dan Insan BerPIKIR…

Selasa 08 Maret 2021 bertempat di Gedung Wisma Tambora BPSDMD NTB, Pelatihan Kepemimpinan Adminstrator (PKA) telah resmi dibuka langsung oleh Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat Bapak H. Lalu Gita Ariadi. Pelatihan Kepemimpinan Administrator ini diikuti oleh 32 Orang Pejabat Eselon III Lingkup Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)

Pelatihan Kepemimpinan Administrator ini dilaksanakan selama 92 hari dengan rincian :

  1. 17 Hari kegiatan On Campus I
  2. 5 Hari kegiatan Studi Lapangan
  3. 6 Hari kegiatan On Campus II
  4. 60 Hari kegiatan Off Campus
  5. 4 Hari (On Campuss III) Seminar dan Penutupan

Kepala BPSDMD NTB saat memberikan Overview Kebijakan tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)

Tujuan dari dilaksanakannya Pelatihan Kepemimpinan Administrator ini diantaranya adalah untuk meningkatkan kompetensi manajerial pejabat administrator dalam rangka memenuhi standar kompetensi jabatan serta dapat mengaktualisasikan kepemimpinan kinerja dan manajemen kinerja sesuai dengan bidang tugasnya dengan melakukan inovasi, kolaborasi,dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal dalam rangka peningkatan kinerja organisasi serta administrasi pemerintah dan pembangunan di  instansinya.

Hasil yang diharapkan pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator ini adalah :

  • Terlatihnya Pejabat Eselon III (Administrator) sebanyak 32 orang
  • Pejabat Administrator yang memiliki kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku untuk melaksanakan tugas jabatannya
  • Pejabat Administrator yang paham terhadap substansi/konsep pelayanan maupun pengedalian pekerjaan, paham terhadap kemampuan merumuskan, melakukan inovasi, mengadopsi dan mengadaptasi kepemimpinan pelayanan dan pengendalian pekerjaan
  • Pejabat Administrator mampu mengembangkan karakter dan perilaku Pancasila yang berintegritas, menjunjung tinggi etika birokrasi yang berwawasan kebangsaan, serta bertanggung jawab dalam memimpin seluruh kegiatan pelayanan publik di unit instansinya sebagai bentuk kemampuan kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme

#BPSDMDNTB

#NTBBERSIHDANMELAYANI

#NTBGEMILANG