Home / Admin : Winuantara

Admin : Winuantara

LAPORAN KEUANGAN

Admin : Winuantara 30 Juni 2021 DAFTAR INFORMASI PUBLIK, LAPORAN KEUANGAN, PPID TRANSPARANSI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 0 908

LAPORAN KEUANGAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

 

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2020 BADAN  PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [881.16 KB]

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2019

BADAN  PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DOWNLOAD LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 [FULL]

Ekuitas

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [525.10 KB]

Neraca

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [39.88 KB]

Oprasional

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [40.22 KB]

Realisasi Anggaran

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [37.21 KB]

Ringkasan DPPA

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [44.00 KB]

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2018

BADAN  PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.46 MB]

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017

BADAN  PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Download Laporan Keuangan Tahun 2017 - RAR

 

 

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BPSDMD PEMERINTAH PROVINSI NTB

Admin : Winuantara 30 Juni 2021 DAFTAR INFORMASI PUBLIK, PENGUMUMAN 0 795

RENSTRA TAHUN 2019-2023
RENSTRA TYPE B TAHUN 2019-2023
RENSTRA TAHUN 2017-2018
RENSTRA REVIEW 2019-2023
RENSTRA TAHUN 2019-2023

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.85 MB]

RENSTRA TYPE B TAHUN 2019-2023

Download [69.50 KB]

RENSTRA TAHUN 2017-2018

Download [312.06 KB]

Download [74.92 KB]

RENSTRA REVIEW 2019-2023
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.73 MB]

 

LAKIP

Admin : Winuantara 30 Juni 2021 DAFTAR INFORMASI PUBLIK, LAPORAN 0 740

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi NTB

LAKIP TAHUN 2018
LAKIP TAHUN 2017
LAKIP TAHUN 2019
LAKIP TAHUN 2020
LAKIP TAHUN 2018

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.23 MB]

LAKIP TAHUN 2017

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [881.99 KB]

LAKIP TAHUN 2019

Download [364.83 KB]

LAKIP TAHUN 2020

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [523.48 KB]

 

Laporan Tahunan

Admin : Winuantara 30 Juni 2021 DAFTAR INFORMASI PUBLIK, LAPORAN 0 557

Laporan Tahunan

BPSDMD Provinsi NTB

 

DPA – DPPA BPSDMD PROVINSI NTB

Admin : Winuantara 29 Juni 2021 DAFTAR INFORMASI PUBLIK, LAPORAN, PENGUMUMAN 0 666

DPA TAHUN 2021
DPA TAHUN 2020
DPPA TAHUN 2019
DPA TAHUN 2021

DPA BELANJA

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [491.87 KB]

DPA REVISI 1

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [541.02 KB]

DPA REVISI 2

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [542.23 KB]

DPA TAHUN 2020

DPA - MURNI ANGGARAN TAHUN 2020

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [282.03 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [43.34 KB]

DPA - PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2020

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [950.21 KB]

DPPA TAHUN 2019

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [44.15 KB]

DAFTAR INFORMASI PUBLIK & INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Admin : Winuantara 6 November 2020 DAFTAR INFORMASI PUBLIK, PPID TRANSPARANSI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, REGULASI PPID, SOP, tata cara ppid 0 370

PRESENTASI

DAFTAR INFORMASI PUBLIK & INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MeJA INFORMASI. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala. Daftar Informasi Publik. atas seluruh. Informasi Publik. yang dikelola. Kewajiban Badan Publik Pasal 4 (ayat 7) PERKI 1/2010.
MeJA INFORMASI. Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakse oleh setiap orang. Kewajiban Badan Publik Pasal 3 (ayat 1) PP N0 61/
Mencatat seluruh kegiatan di Badan Publik dalam buku kegiatan. Mengklasifikasi Informasi Publik. Mencatat dalam DIP berupa Ringkasan Informasi Publik. Mengklasifikasi Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Uji Konsekuensi pada pasal 17 UU KIP. Menetapkan Klasifikasi (Informasi yang dikecualikan) berdasarkan Perundangan-undangan.
a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik; e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau. h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undangini. (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.
Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Pasal 2 UU KIP.
(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan. usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau. e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. Pasal 6 UU KIP.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik WAJIB melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang. Pasal 19.
Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Penetapan Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan pimpinan Badan Publik yang bersangkutan. Pasal 3 PP No. 61/2010.
Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi. (2) Surat penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. jenis klasifikasi Informasi yang Dikecualikan; b. identitas pejabat PPID yang menetapkan; c. Badan Publik, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan; d. Jangka Waktu Pengecualian; e. alasan pengecualian; dan. f. tempat dan tanggal penetapan. Pasal 4 PP No. 61/2010.
Terima Kasih

 

 

PERATURAN ATAU KEPUTUSAN KEPALA BPSDMD NTB TERKAIT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Admin : Winuantara 5 November 2020 DAFTAR INFORMASI PUBLIK, PPID TRANSPARANSI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, REGULASI PPID 0 315

PERATURAN ATAU KEPUTUSAN KEPALA BPSDMD NTB TERKAIT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

SK PPID BPSDMD PROVINSI NTB

Powered by BPSDMD - NTB | Designed by IT Team BPSDMD NTB
© Copyright BPSDMD-NTB 2017 - 2021, All Rights Reserved