Home / Admin : Winuantara (page 20)

Admin : Winuantara

DIKLAT PRAJABATAN CPNS K2/FORMASI KHUSUS ANGKATAN I

Diklat ini bertujuan untuk “Membentuk CPNS yang profesional yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh nilai-nilai dasar profesi CPNS, sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat.

Sasaran penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS K2/Formasi Khusus adalah “Terwujudnya CPNS yang dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat” .

Kompetensi yang dibangun dalam Diklat Prajabatan CPNS K2/Formasi Khusus adalah kompetensi sebagai pelayan masyarakat yang baik, yang diindikasikan dengan kemampuan :

  1. Memahami wawasan kebangsaan sebagai dasar mengutamakan kepentingan nasional dalam melaksanakan tugas jabatannya;
  2. Memahami sikap untuk tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya;
  3. Memahami ketentuan kepegawaian berkaitan dengan peran dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan kedudukan, kewajiban dan hak PNS;
  4. Memahami pola piker ASN sebagai pelayan masyarakat.

Diklat Prajabatan CPNS K2/Formasi Khusus Angkatan I diselenggarakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB Jalan Pemuda Nomor 59 Mataram dari Tanggal 5 sampai dengan 10 Februari 2018 dengan jumlah Peserta sebanyak 32 (tiga puluh dua) Orang berasal dari beberapa OPD di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

 

DIKLATPIM III ANGKATAN I Tahun 2018

Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pejabat Eselon III Angkatan I Tahun 2018 ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dari  Tanggal 8 Pebruari s.d 12 Mei 2018 dengan jumlah peserta sebanyak  34 orang yang berasal dari bebrapa OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB diantaranya :

No.

OPD

Jumlah Peserta

1

Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB

1

2

Badan Penanggulangan Bencana daerah Provinsi NTB

1

3

Bappenda Provinsi NTB

2

4

Biro Bina APP & LPBJP Setda Provinsi NTB

1

5

Biro Hukum Setda Provinsi NTB

1

6

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. NTB

1

7

Biro Kesra Setda Provinsi NTB

1

8

Biro Umum Setda Provinsi NTB

1

9

BPKAD Provinsi NTB

1

10

Dinas Kesehatan Povinsi NTB

1

11

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

5

12

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB

6

13

Dinas Perindustrian Provinsi NTB

1

14

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB

1

15

Dinas Sosial Provinsi NTB

2

16

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB

2

17

RS. H.L Manambai Abdul Kadir Provinsi NTB

1

18

RSUD Provinsi NTB

2

19

Sekretariat Daerah Provinsi NTB

1

20

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB

2

Untuk memenuhi standar kompetensi yang diperlukan bagi peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III, maka kurikulum Diklat terdiri dari 5 (lima) tahap sebagai berikut:

  1. Tahap Diagnosa Kebutahan Perubahan;
  2. Tahap Taking Ownership (Breakthrough I);
  3. Tahap Merancang Perubahan dan Membangun Tim;
  4. Tahap Laboratorium Kepemimpinan (Breakthrough II); dan
  5. Tahap Evaluasi.
 

FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN KETERAMPILAN

Diklat Fungsional Analis Kepegawaian Keterampilan ini merupakan pendidikan dan pelatihan yang harus dilalui oleh seorang pegawai sebagai prasyarat untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional tertentu analis kepegawaian. nantinya, para lulusan diklat ini dapat diangkat menjadi analis kepegawaian yang diharapkan dapat menjadi ujung tombak Daerah dalam melakukan kegiatan manajemen PNS.

Reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah hakikatnya sebagai suatu langkah nyata untuk memperbaiki kinerja birokrasi secara menyeluruh memerlukan sumber daya manusia dengan kompetensi tinggi. Pengembangan sumber daya manusia untuk menunjang proses reformasi birokrasi tersebut mencakup pembentukan mindset yang baik dalam memahami posisi PNS sebagai bagian dari aparatur Negara, peningkatan kompetensi individu, kompetensi jabatan serta pembenahan perilaku serta etika PNS.

Pengembangan SDM itu sendiri tidak dapat dilakukan dalam sekejap. Diperlukan good will serta usaha terus – menerus guna meningkatkan knowledge, skill dan attitude pegawai. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan, dimana peningkatan kompetensi SDM diharapkan dapat bermuara pada perbaikan pelayanan terhadap masyarakat.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara BKN telah menyiapkan program Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Keterampilan yang pelaksanaannya diharapkan dapat memberikan output dan outcome bagi pengembangan Manajemen PNS, khususnya bagi mereka yang akan menduduki jabatan fungsional Analis Kepegawaian Keterampilan. Lebih dari itu, diharapkan melalui Pelatihan ini tumbuh komitmen yang kuat dalam diri pegawai sebagai seorang Pejabat untuk menghadapi berbagai persoalan yang ada, serta mampu menganalisisnya secara menyeluruh sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memberikan inovasinya untuk perbaikan di masa mendatang. Tentu saja sumbangan pemikiran tersebut diharapkan mampu mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi yang sedang digalakkan.

Diklat Analis Kepegawaian Keterampilan ini diikuti oleh 30 orang peserta yang berasal dari beberapa OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Tanggal 22 Oktober sampai dengan 03 November 2018 (selama 12 hari kerja) di Hotel Lombok Garden, Mataram

 

LHKPN

Laporan Harta kekayaan Pejabat Negara (LHKPN),

Daftar Nama Wajib Lapor e-LHKPN


BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [251.57 KB]

Laporan Harta kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) BPSDMD NTB

Tahun 2018

yang telah diverifikasi oleh KPK

Laporan e-LHKPN BPSDMD Provinsi NTB Tahun 2018

 

REGULASI PPID

REGULASI PPID

Peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik

Rancangan Peraturan Keterbukaan Informasi Publik

SK PPID BPSDMD Pemerintah Provinsi NTB – TA. 2020

 

Formulir Permohonan Informasi

 

FORMULIR


 

Tata Cara Pelayanan PPID

INFO GRAFIS PERMOHONAN INFORMASI


Tata Cara Permohonan Informasi

  1. Pemohon informasi publik datang ke meja layanan informasi.
  2.  Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan dengan melampirkan fotokopi identitas, atau akta badan hukum yang diwakili oleh pemohon.
  3. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon.
  4. Petugas memproses permintaan informasi publik dengan mencatat ke buku pendaftaran sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon.
  5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumntasi (PPID) mempertimbangkan pemohon informasi, apakah akan dipenuhi atau ditolak.
  6.  Permohonan informasi yang diterima selanjutnya akan diproses selambat-lambatnya selama 10 hari dengan waktu perpanjangan maksimal selama tujuh hari.
  7. Petugas menyerahkan hasil informasi yang telah diproses kepada pemohon, setelah pemohon mengisi formulir tanda bukti penerimaan.
  8. Untuk permohonan informasi yang termasuk dalam ketegori informasi yang dikecualikan, PPID akan menolaknya dengan melampirkan alasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  9. Apabila pemohon tidak puas dengan penolakan dari PPID, pemohon dapat mengajukan keberatan ke atasan PPID untuk mendapatkan jawaban yang lebih lengkap, kemudian bila pemohon masih belum puas terhadap jawaban tersebut, pemohon dapat mengajukan surat pengaduan sengketa yang ditujukan kepada Komisi Informasi.

Tata Cara Pengaduan Keberatan

  1. Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) melalui surat, fax, email, telepon, atau datang langsung ke tempat layanan PPID.
  2. Pemohon yang mengajukan keberatan menerima tanda bukti pengajuan keberatan dari petugas informasi.
  3. Kepala Dinas selaku Atasan PPID harus memberikan keputusan.atau tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis.

 

Tata Cara Pengajuan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Langkah I
Pengajuan Sengketa Informasi Publik Ke Komisi Informasi diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan BPSDMD Provinsi NTB yang tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik. Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan mediasi tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi.

Langkah II
Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, paling lambat 100 (seratus) hari kerja.

  1. Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi.
  2. Jika pemohon informasi puas atas keputusan Adjudikasi Komisi Informasi, sengketa selesai.
  3. Apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
  4. Setelah diterimanya putusan tersebut, maka dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan