Home / SUARA WI / DETEKSI DINI TINDAKAN KORUP PEJABAT PUBLIK

DETEKSI DINI TINDAKAN KORUP PEJABAT PUBLIK

DETEKSI DINI TINDAKAN KORUP PEJABAT PUBLIK

Oleh : Haeli., SE., M.Ak

Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme melahirkan suatu kewajiban bagi pejabat negara untuk melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya. Mengapa seorang Pejabat Negara atau Pejabat Publik harus melaporkan harta kekayaannya? untuk menjawab pertanyaan ini, sejenak menengok jauh ke belakang yaitu pada tahun 634-644 M pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau mewajibkan para gubernur untuk mencatat dan melaporkan kekayaannya mulai saat mengangkat sumpah janji hingga diakhir masa jabatannya agar dapat diketahui pertambahan kekayaan yang bersangkutan, apakah berasal dari sumber yang sah atau dari sumber yang terdapat adanya potensi conflict of interest.

Harta kekayaan yang dilaporkan setidaknya akan menyediakan informasi mengenai kekayaan pejabat publik yang diperoleh dari seluruh aktivitas yang memberikan dampak secara langsung terhadap penerimaan dan pengeluaran pejabat publik. Kewajiban melaporkan kekayaan diyakini penting oleh banyak negara sebagai media meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat dan lembaga publik, serta untuk mendukung tercapainya tujuan pemberantasan korupsi yang efektif. Mekanisme pelaporan kekayaan adalah media yang memungkinkan pengawasan kejujuran, integritas, dan deteksi kemungkinan adanya tindakan memperkaya diri secara ilegal oleh pejabat publik.

Jelas kewajiban lapor kekayaan diarahkan kepada para pejabat publik, baik yang merupakan pejabat negara yang dipilih (elected officials) maupun mereka yang menempuh karir dalam sistem birokrasi. Lantaran yang dibidik bukan hanya jabatan atau orang-orang yang mengisinya, melainkan juga kepentingan yang tercakup di dalamnya, kecenderungan untuk mengabaikan, membangkang, atau mengakali mekanisme pelaporan kekayaan, terus menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh lembaga yang diserahi tugas mengelolanya. Meski di lain sisi, kesadaran pejabat publik untuk mematuhinya juga mulai menguat dari waktu ke waktu.

Pelaporan harta kekayaan memiliki peran ganda dari sisi pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi,  diantaranya untuk memastikan integritas para pengisi jabatan publik, menimbulkan rasa takut untuk berbuat korupsi, menanamkan sifat kejujuran, keterbukaan, dan tanggungjawab (karakter etis), mendeteksi potensi konflik kepentingan antara tugas-tugas publik dengan kepentingan pribadinya, meningkatkan kontrol masyarakat, serta menyediakan bukti awal dan/atau bukti pendukung bagi penyidikan dan penuntutan perkara korupsi.

Pelaporan harta kekayaan tidak hanya berfungsi dalam pencegahan dan penindakan, namun juga dapat dimanfaatkan oleh publik sebagai salah satu mekanisme untuk menilai kejujuran dan integritas Pejabat Publik, dibagian lain akan meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, karena pelaporan harta kekayaan dapat memberikan sinyal bahwa potensi korupsi oleh pejabat publik dapat diawasi sejak dini.

Refrensi : https://acch.kpk.go.id/id/artikel/fokus/lhkpn-transparansi-pemimpin-negeri

 

Check Also

LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT    

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *