DIKLAT BENDAHARA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2017

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat mengadakan Diklat Bendahara Keuangan Daerah Tahun 2017 di Aula Lantai III Kantor Bupati Sumbawa Pada Senin ( 10/7/2017).

Dalam Laporannya Kepala BKPP Kabupaten Sumbawa Drs. Abd. Gani Nasby  menyampaikan bahwa terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita – cita negara. Tuntutan dilaksanakannya tata kelola pemerintahan yang baik mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu pemerintah daerah diharuskan untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang mampu bekerja secara profesional dalam bidangnya khususnya para pengelola keuangan daerah. Tujuan diselenggarakan Diklat Bendahara Keuangan Daerah adalah untuk meningkatkan kompetensi bendahara yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai administrator pengelola keuangan  dan pelayan masyarakat.

Diklat Bendahara Keuangan daerah ini dibagi dalam 2 angkatan yang dilaksanakan selama 5 hari dan meliputi 60 jam pelajaran. Angkatan I tanggal 10 s/d 14 Juli 2017 dan angkatan II tanggal 17 s/d 21 Juli 2017 yang dilaksanakan di Hotel Suci dan Hotel Sutan Sumbawa. Seluruh peserta di asramakan di hotel dan diberikan biaya transportasi serta uang saku selama 5 hari. Peserta dibagi 2 angkatan yang berjumlah 60 orang dari Organisasi Perangkat Daerah dan Sekolah Menengah Pertama Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa  yang terdiri dari Bendahara Sekolah sebanyak 30 orang, Bendahara OPD sebanyak 30 orang, Bendahara Penerimaaan sebanyak 3 orang dan Bendahara Pengeluaran sebanyak 57 orang. Tenaga pengajar terdiri dari narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi NTB, Widyaiswara BPSDM Daerah Provinsi NTB dan pejabat Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Dalam Sambutan Bupati yang disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum A. Rahim, S.Sos menyatakan bahwa  belanja berkualitas adalah belanja yang dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang dilakukan secara efisien dan efektif, tepat waktu, transparan dan akuntabel. Agar hal tersebut dapat dijalankan dengan baik, tentu harus didukung oleh aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi yang memadai, salah satunya penanggung jawab keuangan atau bendahara. Bendahara adalah sosok yang memegang peranan penting dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Untuk itu, dalam rangka membangun pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel, perlu didukung dengan melaksanakan berbagai kegiatan diklat dan pelatihan tentang pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.

Harus diakui bahwa masih terdapat sedikit kendala yang perlu diselesaikan untuk menuju pada sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan harapan. Oleh sebab itu, kami melaksanakan diklat ini untuk memberi tambahan pengetahuan agar seluruh penanggung jawab keuangan, dalam hal ini bendahara, benar-benar dapat memperoleh pengetahuan yang lebih baik tentang teknis pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat diimplementasikan di lingkungan kerjanya.

Dengan terbitnya peraturan presiden nomor 7 tahun 2016 tentang sertifikasi bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara menggambarkan bagaimana pentingnya kedudukan dan peran dari bendahara dalam mendukung kinerja pemerintah. Harapannya, melalui diklat tersebut akan memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sumbawa, sehingga Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kita raih 5 (lima) tahun berturut-turut dari BPK RI dapat terus dipertahankan.

Pelaksanaan diklat bendahara ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur sipil negara yang dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

 

Check Also

STRUKTUR ORGANISASI BPSDMD PROVINSI NTB

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *