Home / BERITA / Pejabat eselon III dan IV Segera membuat “Laporan Aksi Perubahannya”

Pejabat eselon III dan IV Segera membuat “Laporan Aksi Perubahannya”

Sejak berdirinya  Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2016 telah berhasil melaksanakan Diklat/Pelatihan Kepemimpinan sebanyak  878 orang  Pejabat eselon IV, eselon III dan eselon II sejak  dilingkungan Pemerintah Provinsi NTB   yang terdiri dari  PKP  564  orang, PKA  291  orang dan PKN sebanyak  23 orang, demikian Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial (PKM) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat ARIFIN, SH. MH.

Dari  878 orang Pejabat yang telah mengikuti Diklat  tersebut,  lanjut Kepala Bidang PKM BPSDMD Provinsi NTB  sampai saat ini masih ada  67 orang  pejabat yang belum menyelesaikan kewajibannya yaitu membuat Laporan Aksi Perubahan (Proyek Perubahan) sehingga Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) masih tertahan pada Bidang Pengambangan Kompetensi Manajerial (PKM) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah tertuang nama-nama pejabat pada lampiran surat kami Nomor : 800/705/BPSDMD/PKM/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala BPSDMD Provinsi NTB.  

Sejak Kepala BPSDMD Provinsi NTB menurunkan surat pada tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan informasi ini diturunkan baru 8 orang Pejabat eselon IV, eselon III yang menyadari telah menyelesaikan kewajibannya yaitu membuat Laporan Aksi Perubahan (Proyek Perubahan) dan  Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) sudah kami serahkan, Untuk itu Kepala Bidang PKM BPSDMD Provinsi NTB menghimbau kepada Pejabat Eselon  III  dan Eselon  IV yang telah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) agar segera menyelesaikan Laporan Aksi Perubahan (Proyek Perubahan) sebagai syarat untuk pengambilan Surat Tanda Tamat pelatihan (STTP) / Sertifikat sebelum  mengambil  tindakan lebih lanjut, atau melaporkan kepada Gubernur NTB melalui Sekda, mengingat Anggaran Biaya Pelatihan tersebut telah menghabiskan dana APBD yang cukup besar.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah merupakan lembaga Pelatihan Pemerintah yang telah terakreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), demikian  pengarahan disampaikan oleh Kepala BPSDMD Provinsi NTB  Ir. WEDHA MAGMA ARDHI, M.T. pada Apel pagi Selasa Tanggal 6  Oktober 2020, dengan demikian BPSDMD  Provinsi Nusa Tenggara Barat berhak melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), Diklat Latsar CPNS, Diklat Fungsional  maupun Pelatihan / Diklat lainnya.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat telah berhasil melaksanakan Diklat/Pelatihan Kepemimpinan sebanyak  878 orang  sejak  4 (empat)  tahun terakhir  sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yang terdiri dari  PKP  564  orang, PKA  291  orang dan PKN sebanyak  23 orang.

Dari  878 orang Pejabat yang telah mengikuti Diklat  tersebut,  lanjut Kepala DPSDMD Provinsi NTB  sampai saat ini masih ada  67 orang  pejabat yang belum menyelesaikan kewajibannya yaitu membuat Laporan Aksi Perubahan (Proyek Perubahan) sehingga Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) masih tertahan pada Bidang Pengambangan Kompetensi Manajerial (PKM) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah tertuang nama-nama  pada surat kami Nomor : 800/705/BPSDMD/PKM/2020 tanggal 24 Agustus 2020.

Kepala  BPSDMD Provinsi NTB Ir. WEDHA MAGMA ARDHI, M.T. menghimbau kepada Pejabat Eselon  III  dan Eselon  IV yang telah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) agar segera menyelesaikan Laporan Aksi Perubahan (Proyek Perubahan) sebagai syarat untuk pengambilan Surat Tanda Tamat pelatihan (STTP)/ Sertifikat sebelum  mengambil  tindakan lebih lanjut, atau melaporkan kepada Gubernur NTB melalui Sekda, mengingat Anggaran Biaya Pelatihan tersebut telah menghabiskan dana APBD yang cukup besar.

Pada tahun anggaran 2021 Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Ir. WEDHA MAGMA ARDHI, M.T. menginformasikan bahwa PBSDM Provinsi NTB juga akan melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) dan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS se Nusa Tenggara Barat

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *