Home / TIM PPID BPSDMD NTB / PROFIL PPID

PROFIL PPID

PROFIL PPID

PROFIL SINGKAT PPID

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KATA SAMBUTAN

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaran negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia. UndangUndang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik di mana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sejalan dengan era keterbukaan informasi publik, BPSDMD Pemerintah Provinsi NTB turut aktif dalam gerakan keterbukaan informasi. BPSDMD Pemerintah Provinsi NTB juga memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk dapat mengakses informasi melalui website bpsdm.ntbprov.go.id

PPID BPSDMD  Pemerintah Provinsi NTB di bentuk berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)Dengan terbentuknya PPID BPSDMD Pemerinta Provinsi NTB, pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi publik yang dihasilkan oleh BPSDMD Pemerintah Provinsi NTB. Pemberian layanan informasi publik di Lingkup  BPSDMD Pemerintah  Provinsi NTB berpedoman kepada Surat Keputusan Kepala Badan No.800/41/BPSDMD/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). BPSDMD Pemerintah  Provinsi NTB Layanan informasi publik di BPSDMD Pemerintah Provinsi NTB dapat dilakukan dengan mengunjungi website BPSDMD Pemerintah Provinsi NTB (bpsdm.ntbprov.go.id) atau dengan mendatangi langsung alamat PPID BPSDMD Pemerintah Provinsi NTB di  Jl. Pemuda No.59, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, 83129

Dengan terbentuknya PPID BPSDMD Pemerintah Provinsi NTB ini diharapkan dapat mendekatkan informasi terkait kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Semoga kita semua selalu diberikan hidayahnya sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

 

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi merupakan aspek yang penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dengan adanya UU ini semua badan public mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi public secara cepat, tepat waktu,  dan dengan cara sederhana. Sebagai salah satu perangkat daerah yang memberikan pelayanan publik,

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya melakukan penyempurnaan  pengelolaan informasi dan dokumentasi sehingga dapat memberikan pelayanan yang akuntabel dan transparan. Pengelolaan informasi dan dokumentasi ini juga dapat mempermudah masyarakat mendapatkan informasi yang seharusnya diterima dan mempermudah petugas dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki informasi terkait dengan kegiatan kegiatan pengembangan sumber daya manusia daerah yaitu berupa informasi pengembangan kompetensi teknis, fungsional, managerial dan sosial cultural serta kegiatan sertifikasi bagi tenaga fungsional, pembentukan assesor dan sumber belajar dan kerja Sama.

PPID BPSDMD PEMPROV. NTB

A. Gambaran Umum

1) PEMBENTUKAN & KEDUDUKAN

Badan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat  Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BPSDMD Pemprov NTB dibantu oleh 3 pejabat eselon III yaitu :

  1. Sekretariat bertugas  menjamin pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.
  2. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan yang bertugas melaksanakan serifikasi bagi pejabat fungsiona dan pembentukan lembaga sertifikasi serta kesiapan sumber belajar.
  3. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis yaitu merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi teknis maupun kompetensi sosial kultural.
  4. Bidang Pengembangan Kompetensi Manejerial dan Fungsional yaitu merencanakan dan melaksanakan pengembangan kompetensi manegerial dan Pengembembangan kompetensi fungsional serta pelaksanaan Diklat Dasar bagi CPNS.

Disamping pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusa daerah BPSDMD Pemprov NTB juga merupakan perangkat daerah penghasil pendapatan asli daerah (PAD) melalui pengunaan kekayaan daerah yaitu berupa penyewaan penginapan, ruang rapat dan ruang kelas.

2) Definisi Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID)

Menurut Undang-undang No. 14 tahun 2008 PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Kriteria Pejabat PPID :

  1. PPID merupakan pejabat structural yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas
    dan fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi public di lingkungan BPSDMD Pemerintah Provinsi NTB
  2. PPID harus memiliki kompetensi di bidang pengelolaan dokumen, pengolahan data, pelayanan informasi dan kehumasan.

3) Tugas dan Fungsi PPID

PPID mempunyai tugas:

  • Merencanakan dan mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan BPSDMD  Pemerintah Provinsi NTB. Dalam melaksanakan tugasnya PPID dibantu oleh pejabat Fungsional.

PPID menyelenggarakan fungsi:

  1. Penghimpunan informasi public dari seluruh unit kerja di lingkungan BPSDMD Pemerintah Provinsi NTB
  2. Penataan dan penyimpanan informasi public yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan BPSDMD Pemerintah Provinsi NTB
  3. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi.

4) Kedudukan dan penunjukan PPID

  1. PPID berkedudukan di gedung kantor BPSDMD Pemerintah Provinsi NTB
  2. Penunjukan PPID dan struktur organisasinya ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BPSDMD Pemerintah Provinsi NTB

5) Struktur Organisasi PPID

Bagan Struktur Organisasi PPID BPSDMD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat seperti tertuang dalam Keputusan Kepala BPSDMD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor  800/41/BPSDMD/2019

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550-559 Tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi  dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Masa Bhakti 2016-2020,

Tugas pokok PPID Provinsi NTB 

adalah sebagai berikut:

  1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID SKPD;
  2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
  3. Melakukan verifikasi informasi publik;
  4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang di kecualikan;
  5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi ; dan
  6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh masyarakat.
   

Fungsi PPID Provinsi NTB

adalah sebagai berikut:
  1. Penghimpunan informasi publik dari seluruh SKPD lingkup pemerintah provinsi;
  2. Penataan dan penyimpanan informasi publik yang di peroleh dari seluruh SKPD lingkup pemerintah provinsi;
  3. Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
  4. Memfasilitasi penyelesaian sengketa informasi.

TUGAS DAN FUNGSI PETUGAS PPID

PEMBINA PPID

Tugas pembina:Melakukan pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi dilingkungan pemda;Fungsi pembina :Pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.

 

PENGARAH PPID

Tugas pengarah :Memberikan pengarahan terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi dilingkungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat;Fungsi pengarah :Pengarahan terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Nusa Tengara Barat dalam pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.

 

ATASAN PPID

Tugas Atasan PPID yaitu :Melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam hal perencanaan informasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;Fungsi atasan PPID yaitu :
  1. Pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dari seluruh SKPD;
  2. Pemberian arahan kepada SKPD dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan        dokumentasi
  3. Pemberian arahan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  4. Perwakilan badan publik pemerintah daerah dalam sengketa informasi publik;
  5. Pemberian persetujuan kepada PPID Provinsi NTB atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;
  6. Pemberian rekomendasi kepada PPID Provinsi NTB atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
  7. Penerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
  8. Pemberian tanggapan atas keberatan yang di ajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan
  9. Pemberian persetujuan atas pertimbangan PPID Provensi NTB terkait dengan setiap kebijakan yang di ambil untuk memenuhi hal setiap pemohon informasi .

KETUA PPID

Tugas ketua PPID yaitu :Mengkoordinasikan perencana, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi ;Fungsi ketua PPID :
  1. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  2. Pelaksanaan koordinasi pengolaan informasi dan dokumentasi;
  3. Pelaksanaan koordinasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
  4. Pelaksanaan koordinasi pengendalian  pengelolaan informasi dan dokumentasi.;

SEKRETARIS PPID

Tugas sekretaris yaitu :Mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan program dan kegiatan yang dilakukan oleh PPID SKDP, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan PPID;Fungsi sekretaris yaitu :
  • Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  • Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang;
  • Pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi
  • Pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi
  • Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui media cetak dan elektronik.
  • Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi.

 

BIDANG PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI

Tugas Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi yaitu :Memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanismen internal PPID.Fungsi Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi yaitu :
  1. Menyiapkan dan membangun fasilitas layanan bidang informasi publik;
  2. Menyiapkan system pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
  3. Penyedian informasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
  4. Penyempaian dan pemeliharaan informasi publik.

BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Tugas Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yaitu :Melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.Fungsi Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yaitu :
  1. Memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan memecahkan permasalahan informasi publik;
  2. Memotivasi para pihak dalam upaya mencari jalan terbaik menyelesaikan  permasalahan informasi publik;
  3. Mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi;
  4. Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;
  5. Pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.

BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMENTASI INFORMASI

Tugas Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi yaitu :Mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai.Fungsi Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi Yaitu :
  1. Pelaksanaan perencanaan program pengolahan Informasi;
  2. Pelaksanaan perencanaan program di bidang dokumentasi informasi;
  3. Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi public;
  4. Inventarisasi, pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
  5. Menghimpun informasi publik dari seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  6. Penataan,  penyimpanan dan pengolahan informasi publik yang diperoleh dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  7. Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.
 

STAF SEKRETARIAT

 Tugas Staf Sekretariat  yaitu :Membantu sekretariat dalam hal penghimpunan, penataan, penyampaian dan pengelolaan informasi publik.Fungsi Staf Sekretariat :
  1. Membantu sekretariat dalam pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID SKPD;
  2. Membantu sekretariat dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik;
  3. Mengelola dan mengoperasikan website dan dokumentasi baik secara off line maupun on line;
  4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi baik secara off line maupun on line;
  5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
  6. Melayani permintaan informasi dan dokumentasi baik secara off line maupun on line.

 

Check Also

Struktur Organisasi PPID

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PPID BPSDMD PROVINSI NTB   Halaman ini terakhir diubah : Rabu, 11 …