Home / REGULASI TERKAIT BPSDMD

REGULASI TERKAIT BPSDMD

REGULASI YANG TERKAIT DENGAN BPSDMD NTB

UNDANG UNDANG

No Aturan
1.  UU No. 64 tahun 1958
2. UU No. 5 Tahun 2014
3. UU No.23 Tahun 2014
4. UU No. 30 Tahun 2014

PERATURAN PEMERINTAH

No Aturan
1. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

PERATURAN PRESIDEN

No Aturan
1. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 Tentang Lembaga Administrasi Negara

PERATURAN MENTERI

No Aturan
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016

PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No Aturan
1. Peraturan Lembaga Administrasi Negara-Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan-Kepemimpinan Pengawas
2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III
3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No Aturan
1. Keputusan Kepala LAN 1005 K.1 PDP.07 2019
2. Keputusan Kepala LAN 1006 K.1 PDP.07 2019
3. Keputusan Kepala LAN Nomor 1007 K.1 PDP 07 2019
4. Keputusan Kepala LAN Nomor 1008 K.1 PDP 07 2019

PERATURAN DAERAH

No Aturan
1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Retribusi Tempat Penginapan Pesanggerahan
5. Lampiran Peraturan Daerah Provinsi NTB Tentang Retribusi Daerah

PERATURAN GUBERNUR