Home / SUARA WI / Smart ASN – Menuju Pelayanan Publik Berkelas Dunia

Smart ASN – Menuju Pelayanan Publik Berkelas Dunia

“Smart ASN” Menuju Pelayanan Publik Berkelas Dunia*

Nurhikmah, S.I.P.,M.Hum
Widyaiswara BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat

LOGO BPSDMD - 2019

Salah satu prioritas reformasi birokrasi Pemerintah Indonesia hingga 2024 yaitu mewujudkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) berkelas dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), telah mencanangkan pembangunan “Smart ASN” 2024. Hal ini menjadi pondasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya di Era Digital dan Revolusi Industri 4.0. Dalam menghadapi Era Digital, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) melakukan percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, bahwa salah satu mandat yang harus segera dilaksanakan adalah percepatan SPBE. Selain itu, juga menjadi amanat dari Pasal 349 (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Penerapan sistem berbasis elektronik dan terpadu akan membawa perubahan yang cepat dan dinamis bagi pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mendorong percepatan tersebut, kompetensi ASN khususnya dari generasi milenial menjadi salah satu kunci dalam melaksanakan pemerintahan berbasis elektronik. Generasi milenial yang relatif “open minded”, cerdas, dan inovatif, didukung dengan karakteristik “Smart ASN” yang memiliki jiwa nasionalisme; integritas; wawasan global; komunikasi; keramahan; jejaring; dan wirausaha, akan membawa perubahan bagi pelayanan publik. Selain itu, komitmen pemerintah untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan semua stakeholders adalah upaya untuk menciptakan inovasi di bidang pemerintahan.

Tak dapat dimungkiri apabila tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik di level pusat hingga pemerintah daerah otonom masih tinggi. Hal ini dikarenakan pelayanan publik masih rendah dan belum mampu beradaptasi dengan zaman. Saat ini kita telah memasuki Revolusi Industri 4.0, yang ditandai dengan meningkatnya konektivitas, interaksi, dan batas antara manusia, mesin, dan sumber daya lainnya yang semakin konvergen melalui teknologi informasi dan komunikasi. Reformasi Birokrasi hingga 2024 mendatang untuk memperkuat dan membangun model kelembagaan aparatur negara dan reformasi birokrasi kelas dunia. Tujuannya agar terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab perubahan secara efektif, sehingga pelayanan publik berkualitas dan berkelas dunia dapat terwujud.

Di Era Digital, tuntutan pelayanan publik yang berkualitas dan responsif semakin tinggi. Sudah saatnya berbagai terobosan pemerintah berbasis elektronik diterapkan di semua level pemerintahan hingga pemerintah daerah. Kultur birokrasi juga harus menerapkan prinsip New Public Service dan pelayanan yang diaplikasikan oleh swasta agar setiap warga negara benar-benar merasakan pelayanan prima yang responsif. Kita tentunya dapat membandingkan antara birokrasi masa lalu yang tidak menggunakan ICT/E-GOV, yaitu minimnya inovasi, kaku, mengabaikan profesionalisme, cenderung otoriter, dan peluang pungli lebih besar. Sedangkan dengan sistem elektronik, memungkinkan adanya kreativitas, inovasi, profesionalisme, transparansi, dan peluang KKN yang kecil karena dikelola oleh sistem.
Berbicara tentang “Smart ASN” dan pelayanan publik berkelas dunia, salah satu variabel yang sangat berkaitan adalah melihat Indeks Daya Saing Global dari World Economic Forum (WEF). Ada 12 indikator utama, seperti daya saing dalam hal institusi, infrastruktur, adaptasi teknologi, stabilitas ekonomi, kesehatan, skill, produk, pasar tenaga kerja, sistem finansial, besaran pasar (jumlah penduduk), pergerakan bisnis, dan kemampuan inovasi. Sejak 2018, terjadi penekanan pada indikator terkait kesiapan dunia menghadapi Revolusi Industri 4.0.
Pada 2018, Indonesia mengalami pergeseran dengan menduduki peringkat ke-45 dari 140 negara. Dari hal tersebut, daya saing Indonesia terkait semua indikator memang harus didongkrak. Selain itu, efektifitas pemerintahan Indonesia juga merupakan hal yang menjadi konsen. Pasalnya, persaingan yang dihadapi Indonesia bukanlah antar instansi pemerintah, tapi jauh lebih kompleks karena persaingannya di tingkat global. Untuk itulah perlu adanya standar kualifikasi, kompetensi, dan kinerja “Smart ASN” yang didasarkan pada budaya pelayanan yang baik. Mulai dari penguasaan sosio kultural, bahasa, dan yang terutama adalah penguasaan IT untuk menghadapi kondisi persaingan global.
Selain Indeks Daya Saing Global, sistem pemerintahan berbasis elektronik juga harus dilihat dari perankingan dalam survei e-Government, yang dilakukan United Nations (Perserikatan Bangsa-Bangsa). PBB melakukan asesmen pada seluruh web atau situs kementerian dan nasional di semua negara anggotanya. Keberadaan web di segala ranah dan institusi, kelengkapan fitur, berbagai layanan online, dan adanya respon serta dokumentasi terhadap partisipasi masyarakat menjadi hal-hal utama yang dilihat dalam e-government survey. Pada 2018, Indonesia berada pada peringkat 107 dari 193 Anggota PBB dalam E-Government Survey. Berikut perbandingannya dengan negara-negara di ASEAN

Tabel 2. Ranking E-Government Survey (United Nations) Tahun 2018

Dari gambar tersebut, dilihat bahwa Indonesia masih belum bisa mengimbangi negara-negara di Asia Tenggara. Untuk mendukung efektivitas pemerintah melalui penerapan e-government, kompetensi aparatur dalam transformasi digital menjadi sangat penting. Kita bisa melihat misalnya beberapa Top Skill dalam Revolusi Industri 4.0 pada tahun 2020 adalah Complex problem solving; Critical thinking; Creativity; People management; Coordinating with others; Emotional intelligent; Judgment and decision making; Service orientation; Negotiation; Cognitive flexibility. Berbagai Top skill ini sudah dimiliki oleh generasi milenial, yang notabene banyak menciptakan lapangan kerja di dunia swasta dan industri kreatif. Dengan masuknya generasi milenial sebagai ASN, maka konsep “Smart ASN” dan e-government bisa diterapkan mulai dari pemerintah pusat di Kementerian/Lembaga, hingga pemerintah daerah.
Elemen lainnya yang perlu diperhatikan pemerintah adalah bagaimana swasta dan perusahaan global mampu memenuhi dan menggaet pangsa pasarnya. Salah satu kuncinya adalah kemampuan untuk terus berinovasi dengan memanfaatkan media sosial dan teknologi komunikasi. Dengan hal tersebut, perusahaan global tidak kehilangan momentum untuk berinteraksi dengan konsumennya. Begitu pula dengan pemerintah untuk bisa berinovasi dan berkolaborasi dengan semua stakeholders untuk memenuhi kebutuhan warganya (publik).
Dengan masuknya generasi milenial sebagai ASN, maka konsep “Smart ASN” dan e-government bisa diterapkan menuju pelayanan publik yang tak hanya berkualitas, tapi juga berkelas dunia. Kemampuan inovasi juga menjadi penting dalam revolusi industri 4.0. Inovasi menggantikan yang lama agar menjadi lebih efisien dan efektif. Perubahan tersebut dimulai dari kultur birokrasi yang mengakomodir ide-ide kreatif; pembelajaran dalam pengembangan kompetensi ASN; hingga penataan ruang kantor yang khas milenial. Pengembangan kompetensi ASN juga harus mengarah pada kebijakan yang melindungi pihak swasta, agar kepemilikan industri digital tidak dimonopoli asing dan masyarakat hanya menjadi konsumen. Dunia pendidikan juga menjadi kunci dalam mengenalkan dan mengembangkan teknologi digital, menjadi sangat penting agar mindset generasi milenial khususnya ASN hidup dalam dunia yang kreatif dan penuh inovasi.
Untuk mengatasi kemandegan atau tidak produktifnya ASN, pengembangan kompetensi melalui e-Learning misalnya, menjadi hal penting dalam mempersiapkan Aparatur Sipil Negara di Era Revolusi Industri 4.0. Model pembelajaran e-learning yang disertai dengan kelas tutorial atau sering juga disebut dengan blended learning dapat menjadi solusi peningkatan kompetensi PNS menuju “Smart ASN” 2024.

*Tulisan ini disadur dari presentasi dan diskusi penulis dalam Pertemuan Ilmiah Nasional di Kampus Pusdiklat Perdagangan, Kementerian Perdagangan, pada 30 April 2019.

REFERENSI

  • Anwar, Desi. 23 Februari 2018. Mengenal Generasi Milenial Bersama Desi Anwar. Dalam program Insight. CNN Indonesia [online] : https://www.youtube.com/watch?v=vhfFa–TlUM&t=81s
  • Eddya Supriyanto, Eko. 2016. Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program Elektronik Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah. Volume I. pp 1
  • Effendi, Sofian. 2018. Akselerasi Reformasi Birokrasi untuk wujudkan Indonesia 2024 dan Visi 2045. Komisi Aparatur Sipil Negara. [internet] Available from : https://www.kasn.go.id/details/item/202-akselerasi-reformasi-birokrasi-untuk-wujudkan-indonesia-2024-dan-visi-2045
    https://www.menpan.go.id/site/beritaterkini/seleksi-cpns-2018-langkah-awal-wujudkan-smart-asn Internet] [diunduh 2019 April 8]
    https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2018
  • Pribadi, Airlangga. 2003. Menggagas “Civic Nationalism Modern State”. Dalam Esei-Esei Bentara. Jakarta: Bentara. p.144-145
  • Puwono. 2009. Pemaknaan Buku Bagi Masyarakat Pembelajar. Jakarta: CV Sagung Seto.
    Thoha, Miftah. 2008. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: PrenadaMedia Group
    Tim Media Aparatur. Membangun SMART ASN. Vol. 14/MAP 04/2017 Dalam Jurnal Media Aparatur. Membangun SMART ASN. [online] Available from https://bkd.cilacapkab.go.id/packages/upload/majalah/wu4Z2rR.pdf
  • Turnip, Kaiman. 2009. Studi Perilaku tentang Resistensi Terhadap Perubahan dan Peranan ICT /E-GOV pada Birokrasi Pemerintahan. Dalam Governance Reform di Indonesia: Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional. Jakarta: Penerbit Gava Media dan MAP UGM.
    Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. Jakarta : Sekretariat Negara
    Wangsaatmadja, Setiawan. Perlu Dukungan Pemda untuk Wujudkan Smart ASN 2019. [Online] https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/perlu-dukungan-pemda-untuk-wujudkan-smart-asn-2019
 

Check Also

Setelah (ber) Inovasi, Hendaklah (ber) Istiqomah

Setelah (ber) Inovasi, Hendaklah (ber) Istiqomah Nurhikmah Widyaiswara BPSDMD Provinsi NTB Berita baik dari Peraturan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *