Home / BERITA / Tri Budiprayitno membuka Diklat Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Tingkat Dasar (Model Blanded Learning)

Tri Budiprayitno membuka Diklat Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Tingkat Dasar (Model Blanded Learning)

BpsdmNews | 10 Oktober 2019

Tri Budiprayitno membuka Diklat Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Tingkat Dasar (Model Blanded Learning)

Diklat Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Tingkat Dasar (Model Blanded Learning) hari ini resmi di buka Kepala BPSDMD (Tri Budi Prayitno) Diklat yang berlansung mulai hari ini, tanggal 10 s.d 22 Oktober 2019 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan pola E-Learning ini, oleh Tri Budi Prayitno menyapaikan akan harapannya kepada peserta diklat setelah ini bisa Lulus 100% dari jumlah peserta yang saat ini yang tercatat berjumlah 65 orang yang 60 orang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Provinsi, dan 5 orang dari unsur Vertikal , mengingat begitu kurangnya pejabat Pengelolaan Barang/jasa di pemerintah Provinsi NTB.

(Kepala BPSDMD Provinsi - Tri Budiprayitno )

Tri Budiprayitno lebih jauh dalam sambutannya menyampaikan selama saya menjadi pejabat dari eselon V yang waktu itu masih ada, katanya, eselon IV dan Eselon III, saya sama sekali menjauhi atas hal-hal yang terkait dengan proses proses pengadaan barang dan jasa, saya tidak pernah mau membaca atau bahkan ketika solusi untuk menjadi tenaga atau petugas pengelola pengadaan barang jasa, saya selalu menghindari tapi rupanya prinsip saya selama itu adalah salah, saya pernah Kepala Dinas Dikpora yang atasnya begitu banyak sumber pendanaan baik dari APBD apalagi APBN yang ternyata harus betul-betul saya kawal atas prinsip-prinsip pengadaan barang jasa yang sebenar-benarnya, saya salah sekali dan saat ini saya baru baru merasakan bahwa setelah salah dan keliru,artinya apa? teman-teman ibu-bapak tidak bisa dihindari bahwa diera kekinian bahwa setiap pejabat itu harus memahami tentang proses pengadaan barang dan jasa.

Bayangkan 11 tahun yang lalu saya teringat, Astagfirullahal azim ya katanya, ternyata seperti in, karna sayapun termasuk termasuk orang yang tidak cukup paham atau mengetahui secara detail proses Pengadaan Barang dan Jasa katanya, saya terimakasih sekali hari ini terdaptar hanya 1 orang Pejabat eselon II yang mau mengikuti Diklat hari ini bersama Pak Yusron dari Kepala Biro Organisasi.

Kemarin hari senin kata Tribudi melanjutkan ada rapat pimpinan langsung dipimpin oleh bapak gubernur ibu wakil gubernur pejabat sekda dan dihadiri seluruh kepala OPD, lagi-lagi hal seperti tetap mengemuka bahwa untuk menjadi pejabat dalam skala yang terus bertingkat dari empat tiga dua itu dimohon kepada pak Gubernur untuk memastikan terkait Kompetensi pengadaan barang dan jasa katanya dan tadi saya sempat berdiskusi dengan salah seorang Calon sekda kita,yang kebetulan lagi pansel saat ini lagi lagi menitip pesan katanya untuk maemastikan dan harus segera didesain ulang mengenai standar syarat jabatan, harus dipastikan kompetensi Pengadaan barang jasa harus dimiliki.

Informasi berikutnya 14415 pegawai Negeri lingkup Pemerintah Provinsi NTB hanya 12 orang yang kemudian menjadi pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa, bayangkan kalau kemudian kita itung-itungan bahwa 1 OPD minimal 1 PPK kemudian 1 pejabat pengadaan barang jasa untuk setiap OPD diluar OPD OPD tertentu yang besar yang lebih dari itu seperti PU, PR, pertanian perkebunan, Perikanan kelautan Dikbud dan beberapa lainnya, tentunya bisa lebih dar 2.

Kalau ada 46 OPD maka setidak tidaknya ada 92 kemudian tambahan lagi maka paling tidak di atas 100, sementara bayangkan kita baru punya 12 orang.

Kenapa justru kemudian menarik pejabat Fungsional tertentu ini, karna banyak hal yang bisa di dapat minimal ibu bapak bisa naik pangkat dalam durasi dibawa 4 tahun atau 2 tahun bs naik, tunjangan fungsional untuk level yang pertama saja atau yang paling bawah itu Rp800.000, berikutnya apalagi kemudian meningkat- meningkat belum lagi ada honor dari sebagai tim dan sebagainya. Katanya kaban memberikan suport

Kami sendiri di bpsdm provinsi Nusa Tenggara Barat memang ada punya PPK bahkan hitungan-hitungan saya sebetulnya ada lebih dari 3, Namun sayang hal yang kerap mengemuka model-model diklat seperti ini justru yang ikut tidaklah berupaya untuk meloloskan diri, mohon maaf saya sangat berharap dan tadi saya juga diskusi dengan penjabat Sekda pastikan bahwa yang ikut adalah yang memang benar-benar yang punya ketangguhan dan memang pada saat nanti akan menjadi pejabat pejabat baik secara struktural maupun pejabat fungsional ataupun sebagai petugas pengelolaan barang dan jasa, nah artinya apa teman-teman ibu-bapaìk ada durasi yang kemudian memasukkan kita bahwa pola ini hanya berlangsung sampai 2023 setelah tahun 2023 harus dipastikan ada uji kompetensi, jadi mamfaatkan ruang-ruang waktu ini. Teman-teman yang 60 dan 5 dari instansi vertikal yang ikut untuk memastikan mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya

Kondisi terakir di awal tahun 2019 kami ada menggelar kegiatan yang serupa seperti ini tingkat kelulusannya pada waktu itu 60%, kemudian saya bertanya kepada beberapa teman yang memahami tentang fenomena ini ternyata disebut kelulusan 60 % sudah bagus.

saya berharap yang ikut seperti ini sekarang bisa lulus 100%.

kalau saya melihat ini adalah tingkat dasar maka seyogyanya yang saya coba pahami secara sederhana dengan pemahaman yang standar atas Perpres yang ada Insya Allah ibu bapak bisa lulus, ini model baru lagi modelnya jadi tadi sudah disampaikan oleh Kepala Bidang bahwa polanya ini e-learning, jadi nanti setelah ini akan ada pemberian pembahasan terkait hal hal apa yang akan bapak/ibu lakukan setelah itu selama seminggu kembali ke OPD masing-masing mengerjakan berbagai hal tentunya dengan teknologi IT yang ada kemudian setelah itu ada proses tatap muka yang kemudian akan ujian dan segalanya,

saya berharap lagi kepada peserta ikuti dengan sebaik-baiknya kita akan segera rumuskan syarat jabatan dan saya meyakini ibu bapak adalah sosok yang tangguh dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa, Ibu Bapak mudah-mudahan tidak terkena oleh virus virus yang menyatakan ah bahaya menjadi pejabat pengelola, saya pikir kalau kemudaian atasnya kita mempunyai kompetensi kemudian melakukan sesuai SOP insya Allah aman.Tribudi menutup sambutannya.

《AR 10/10/19》

 

Check Also

PENUTUPAN DIKLAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TINGKAT DASAR MODEL BLENDED LEARNING LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NTB TAHUN 2020

Foto bersama peserta diklat Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2020 dengan Kepala BPSDMD Provinsi NTB Kamis, 05 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *